Tampilkan postingan dengan label Archive. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Archive. Tampilkan semua postingan


Surabaya-Belajar dari permasalahan Ibu Kota Jakarta yang komplek, Jumlah penduduk di Jakarta hingga tahun dari tahun 2010-2014 menyentuh angka Sepuluh Ribu orang, data tersebut diambil dari BAPPEDA Provinsi DKI Jakarta, dimana tiap tahunnya khususnya pasca lebaran, banyak pendatang baru orang-orang yang tinggal didaerah  memilih untuk mengadu nasib  di Jakarta. Migrasi penduduk ditambah dengan pertumbuhan penduduk membuat Ibukota semakin padat dan meluasnya pemukiman. Semakin pesat laju pertumbuhan penduduk maka akan berdampak  pada pengikisan lahan-lahan kosong atau RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan lahan kosong  untuk beralih fungsi menjadi Pemukiman penduduk baik secara permanen maupun semi permanen, sehingga kurangnya lahan tersebut memicu dampak banjir karena sedikitnya wilayah untuk resapan air.

Pertumbuhan serta migrasi penduduk yang pesat dengan tidak diimbangi dengan infrastruktur yang memadai dapat menimbulkan kemacetan, oleh karena bertambahnya penduduk diiringi juga dengan bertambahnya volume kendaraan pribadi maka dampak kemacetan tak lagi dapat terhidarkan. Kemiripan peristiwa tersebut hampir sama dialami oleh kota-kota besar, tidak terkecuali Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia. Penulis berharap, agar Pemkot Surabaya mewaspadai serta mengendalikan laju migrasi penduduk dan mengatur strategi permasalahan yang kerap terjadi satu tahun sekali ini.









Jomblo Keadaan Fisik: Seorang yang tidak tidak punya kekasih (belum mempunyai pengalaman asmara dengan orang lain sama sekali) disebabkan oleh faktor fisik. Pribadi yang termasuk kategori jomblo keadaan fisik ialah karena faktor sakit, kondisi tubuh lemah dan seterusnya. Jomblo keadaan fisik disebabkan adanya faktor kondisi fisik yang membuat seseorang memutuskan untuk menjomblo. Namun jomblo keadaan fisik kerap terpuruk dalam keadaannya dan tidak mau merubah diri dari pola kehidupannya, kondisi fisik dipengaruhi oleh aktivitas fisik seseorang, sebab kondisi fisik seseorang bergantung bagaimana pola hidup atau aktivitas fisik seseorang. Antara kondisi fisik dan mental atau kejiwaan dapat saling mempengaruhi. Kesehatan fisik yang buruk dapat menyebabkan peningkatan risiko perkembangan masalah kesehatan mental. Demikian pula, kesehatan mental yang buruk negatif dapat berdampak pada kesehatan fisik, yang menyebabkan peningkatan risiko beberapa kondisi. Depresi[1] telah dikaitkan dengan:
  • 67% peningkatan risiko kematian akibat penyakit jantung
  • 50% peningkatan risiko kematian akibat kanker.
Sementara skizofrenia[2] dikaitkan dengan:
  • dua kali lipat risiko kematian akibat penyakit jantung
  • tiga kali risiko kematian akibat penyakit pernapasan.
Aktivitas fisik dalam bentuk apapun adalah cara yang bagus untuk membuat tubuh sehat secara fisik serta meningkatkan kesejahteraan mental. Penelitian menunjukkan bahwa melakukan latihan mempengaruhi pelepasan dan penyerapan bahan kimia merasa-baik yang disebut endorfin[3] di otak.

Jomblo keadaan fisik juga menyinggung penampilan fisiknya yang merasa diri "kurang" dari orang lain, merasa diri kurang baik atau percaya diri  karena standar fisik yang ada dalam benaknya. Faktor fisik dan psikis saling berkaitan satu dengan yang lain, untuk tipe jomblo seperti ini biasa mereka lakukan adalah berusaha memperbaiki tampilan fisik mereka untuk memulihkan kepercayaan diri mereka. Beberapa dari jomblo keadaan fisik sangat sensitif dengan topik pembicaraan fisik, namun hal tersebut dapat mengakibatkan dua kecenderungan dominan yang menunjukkan hidup kurang efektif, yaitu ia akan semakin berusaha memperbaiki tampilan fisiknya atau kemungkinan yang kedua adalah ia akan membenci dan menjauhi kumpulan orang yang membicarakan topik "sensitif" tersebut. Bagaimanapun jomblo fisik juga memerlukan orang lain untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, tidak cukup hanya sekedar memperbaiki secara fisik dirinya sendiri, jomblo secara fisik secara mental mereka tidak menerima fisik mereka apa adanya, oleh karena itu dukungan orang-orang di sekelilingnya sangat ia butuhkan agar ia dapat menerima dirinya apa adanya tanpa menerapkan standar tinggi yang ia atau orang lain harapkan. Menerima keadaan fisik apa adanya jauh lebih membangun ketimbang berfokus hanya kepada "membenahi" tampilan fisik semata, lebih banyak kisah-kisah yang luarbiasa menginspirasi yang lahir dari "kekurangan atau keterbatasan" fisik seseorang dari pada kisah hidup yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai fisik sempurna. Beberapa diantaranya adalah Pencipta lagu yang buta Fanny Jane Crosby, Pianis Berjari Empat, Lee Hee-Ah, motivator Lizzie dan Nick Vujicic dan masih banyak lagi, kehidupan mereka tidak hanya menginspirasi banyak orang, namun juga menginspirasi dunia.
"Impian saya adalah membantu orang lain. Saya ingin membuat sebuah yayasan anti bullying (kekerasan dalam bentuk hinaan, fisik atau kekerasan). Agar anak-anak, orang dewasa dan remaja (yang menjadi korban bullying) bisa berjuang. Sejauh ini, mimpi saya telah menjadi kenyataan," 
 Lizzie.




[1]  Depresi adalah gangguan mental umum yang ditandai dengan kesedihan, kehilangan minat atau kesenangan, perasaan bersalah, kesulitan berkonsentrasi, tidur terganggu, nafsu makan berubah dan energi rendah. Masalah ini dapat menjadi kronis atau berulang dan menyebabkan gangguan besar dalam kemampuan seseorang untuk menjalankan tanggung jawab sehari-hari. Pada kasus yang parah, depresi dapat menyebabkan bunuh diri. http://kamuskesehatan.com/arti/depresi/
[2]  Skizofrenia merupakan suatu gangguan kejiwaan kompleks di mana seseorang mengalami kesulitan dalam proses berpikir sehingga menimbulkan halusinasi, delusi, gangguan berpikir dan bicara atau perilaku yang tidak biasa (dikenal sebagai gejala psikotik). Karena gejala ini, orang dengan skizofrenia dapat mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mungkin menarik diri dari aktivitas sehari-hari dan dunia luar. Skizofrenia secara harfiah bukan berarti ‘jiwa yang terpisah’ (schizein = terpisah; phrenia = jiwa), tetapi orang dengan skizofrenia dapat melihat dunia dengan cara yang berbeda dari orang di sekitar mereka. Mereka bisa mendengar/melihat/menghidu (mencium bau)/merasakan hal yang tidak dialami oleh orang lain (halusinasi), misalnya mendengar suara (yang cenderung menjadi halusinasi yang paling umum). Mereka mungkin memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan dalam hal yang tidak benar (delusi), misalnya bahwa orang membaca pikiran mereka, mengendalikan pikiran mereka atau berencana menyakiti mereka. Ketika dunia mereka kadang-kadang tampak menyimpang akibat halusinasi dan delusi, orang dengan skizofrenia dapat merasa takut, cemas dan bingung. Mereka bisa menjadi begitu kacau sehingga mereka dapat merasa takut sendiri dan juga dapat membuat orang di sekitar mereka takut. http://www.peduliskizofrenia.org/sumber-daya/tentang-skizofrenia
[3] Endorfin adalah zat biokimia yang dibuat oleh tubuh yang dapat membantu mengurangi tingkat rasa sakit. http://kamuskesehatan.com/arti/endorfin/


Banyak faktor yang mendukung timbulnya gangguan jiwa yang merupakan perpaduan dari beberapa aspek yang saling mendukung yang meliputi Biologis, psikologis, sosial, lingkungan (environmental). Tidak seperti pada penyakit jasmaniah, sebab-sebab gangguan jiwa adalah kompleks. Pada seseorang dapat terjadi penyebab satu atau beberapa faktor dan biasanya jarang berdiri sendiri. Mengetahui sebab-sebab gangguan jiwa penting untuk mencegah dan mengobatinya. Umumnya sebab-sebab gangguan jiwa dibedakan atas :
a. Sebab-sebab jasmaniah atau biologik
b. Sebab-sebab kejiwaan atau psikologik
c. Sebab-sebab yang berdasarkan kebudayaan.
Untuk mengetahui mana penyebab yang asli dan mana yang bukan perlu diketahui dua istilah, yaitu : sebab yang memberikan predisposisi adalah faktor yang menyebabkan seseorang menjadi rentan atau peka terhadap suatu gangguan jiwa (genetik, fisik atau latar belakang keluarga atau sosial). Sebab yang menimbulkan atau pencetus langsung adalah faktor traumatis langsung menyebabkan gangguan jiwa (kehilangan harta pekerjaan atau kematian, cendera berat, perceraian dan lain-lain. Masa remaja dikenal sebagai masa gawat dalam perkembangan kepribadian, sebagai masa “badai dan stres”. Dalam masa ini individu dihadapi dengan pertumbuhan yang cepat, perubahan-perubahan badaniah dan pematangan sexual. Pada waktu yang sama status sosialnya juga mengalami perubahan, bila dahulu ia sangat tergantung kepada orangtuanya atau orang lain, sekarang ia harus belajar berdiri sendiri dan bertanggung jawab yang membawa dengan sendirinya masalah pernikahan, pekerjaan dan status sosial umum. Kebebasan yang lebih besar membawa tanggung jawab yang lebih besar pula. Perubahan-perubahan ini mengakibatkan bawha ia harus mengubah konsep tentang diri sendiri. Tidak jarang terjadi “krisis identitas” (Erikson, 1950). Ia harus memantapkan dirinya sebagai seorang individu yang berkepribadian lepas dari keluarganya, ia harus menyelesaikan masalah pendidikan, pernikahan dan kehidupan dalam masyarakat. Bila ia tidak dibekali dengan pegangan hidup yang kuat, maka ia akan mengalami “difusi identitas”, yaitu ia bingung tentang “apakah sebenarnya ia ini” dan “untuk apakah hidup ini”. Sindroma ini disebut juga “anomi”, remaja itu merasa terombang ambing, terapung-apung dalam hidup  tanpa tujuan tertentu. Banyak remaja sebenarnya tidak membernontak, akan tetapi hanya sekedar sedang mencari arti dirinya sendiri serta pegangan hidup yang berarti bagi mereka. Hal “badai dan stres” bagi kaum remaja ini sebagian besar berakar pada struktur sosial suatu masyarakat. Ada masyarakat yang membantu para remaja ini dengan adat-istiadatnya sehingga masa remaja dilalui tanpa gangguan emosional yang berarti. Kebanyakan kebutuhan kita hanya dapat diperoleh melalui hubungan dengan orang-orang lain. Jadi cara kita berhubungan dengan orang lain sangat mempengaruhi kepuasan hidup kita. Kegagalan untuk mengadakan hubungan antar manusia yang baik mungkin berasal dari dan mengakibatkan juga kekurang partisipasi dalam kelompok dan kekurangan identifikasi dengan kelompok dan konformitas (persesuaian) yang berlebihan dengan norma-norma kelompok (seperti dalam “gang” atau perkumpulan-perkumpulan rahasia para remaja). Secara garis besar dapat dikatakan bahwa kemampuan utama dalam hidup dan dalam menyesuaikan diri memerlukan “penerapan” tentang beberapa masalah utama dalam hidup, seperti pernikahan, ke-orangtua-an, pekerjaan dan hari tua. Di samping kemampuan umum ini dalam bidang badaniah, emosional, sosial dan intelektual, kita memerlukan persiapan bagi masalah[1]

Menurut American Psychiatric Association (1994), gangguan mental adalah gejala atau pola dari tingkah laku psikologi yang tampak secara klinis yang terjadi pada seseorang dari berhubungan dengan keadaan distress (gejala yang menyakitkan) atau ketidakmampuan (gangguan pada satu area atau lebih dari fungsi-fungsi penting) yang meningkatkan risiko terhadap kematian, nyeri, ketidakmampuan atau kehilangan kebebasan yang penting dan tidak jarang respon tersebut dapat diterima pada kondisi tertentu. Penyebab gangguan jiwa itu bermacam-macam ada yang bersumber dari berhubungan dengan orang lain yang tidak memuaskan seperti diperlakukan tidak adil, diperlakukan semena-mena, cinta tidak terbatas, kehilangan seseorang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu ada juga gangguan jiwa yang disebabkan faktor organik, kelainan saraf dan gangguan pada otak (Djamaludin, 2001). Para ahli psikologi berbeda pendapat tentang sebab-sebab terjadinya gangguan jiwa. Menurut pendapat Sigmund Freud dalam Maslim (2002), gangguan jiwa terjadi karena tidak dapat dimainkan tuntutan id (dorongan instinctive yang sifatnya seksual) dengan tuntutan super ego (tuntutan normal social). Orang ingin berbuat sesuatu yang dapat memberikan kepuasan diri, tetapi perbuatan tersebut akan mendapat celaan masyarakat. Konflik yang tidak terselesaikan antara keinginan diri dan tuntutan masyarakat ini akhirnya akan mengantarkan orang pada gangguan jiwa. Terjadinya gangguan jiwa dikarenakan orang tidak memuaskan macam-macam kebutuhan jiwa mereka. Beberapa contoh dari kebutuhan tersebut diantaranya adalah pertama kebutuhan untuk afiliasi, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan diterima oleh orang lain dalam kelompok. Kedua, kebutuhan untuk otonomi, yaitu ingin bebas dari pengaruh orang lain. Ketiga, kebutuhan untuk berprestasi, yang muncul dalam keinginan untuk sukses mengerjakan sesuatu dan lain-lain. Ada lagi pendapat Alfred Adler yang mengungkapkan bahwa terjadinya gangguan jiwa disebabkan oleh tekanan dari perasaan rendah diri (infioryty complex) yang berlebih-lebihan. Sebab-sebab timbulnya rendah diri adalah kegagalan di dalam mencapai superioritas di dalam hidup. Kegagalan yang terus-menerus ini akan menyebabkan kecemasan dan ketegangan emosi. Dari berbagai pendapat mengenai penyebab terjadinya gangguan jiwa seperti yang dikemukakan diatas disimpulkan bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh karena ketidak mampuan manusia untuk mengatasi konflik dalam diri, tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, perasaan kurang diperhatikan (kurang dicintai) dan perasaan rendah diri. (Djamaludin dan Kartini, 2001).[2]

Pribadi yang termasuk jomblo psikis adalah jomblo diakibatkan sikap obsessive, traumatik terhadap sesuatu dan seterusnya, jomblo psikis bisa juga dapat terbentuk karena faktor tumbuh dari  keluarga yang kurang harmonis. Jomblo psikis dapat juga memuat tipe jomblo lain yaitu jomblo main-main. Jomblo main-main adalah seorang yang mengaku diri jomblo namun untuk mengisi hari-harinya, ia membangun hubungan tanpa status dengan lawan jenis satu atau lebih, atau bisa juga membangun hubungan lawan jenis kepada seorang yang sama atau berbeda-beda. Faktor jomblo main-main dapat juga disebabkan oleh gangguan psikis karena trauma atau disebabkan pengaruh pergaulan yang buruk atau trauma terhadap hubungannya dengan orang lain dimasa lampau. Rata-rata jomblo tipe seperti ini tidak mempunyai komitmen atau ikatan batin atau perasaan cinta yang kuat terhadap lawan jenis, semua hubungan yang ia jalin kepada orang lain adalah main-main atau tidak serius, namun memungkinkan terjalinya hubungan “main-main” tersebut tidak jarang menuai dampak sangat serius.


Jomblo Psikis: seorang yang tidak tidak punya kekasih (belum mempunyai pengalaman asmara dengan orang lain sama sekali) disebabkan oleh gangguan kejiwaan karena faktor tertentu. Sedangkan pengertian psikis sendiri adalah jiwa. Fisik dan psikis merupakan satu kesatuan yang seharusnya diselaraskan disetiap fungsinya.[1] Penyakit mental, disebut juga gangguan mental, penyakit jiwa, atau gangguan jiwa, adalah gangguan yang mengenai satu atau lebih fungsi mental. Penyakit mental adalah gangguan otak yang ditandai oleh terganggunya emosi, proses berpikir, perilaku, dan persepsi (penangkapan panca indera). Penyakit mental ini menimbulkan stress dan penderitaan bagi penderita (dan keluarganya). Penyakit mental dapat mengenai setiap orang, tanpa mengenal umur, ras, agama, maupun status sosial-ekonomi. Penyakit mental bukan disebabkan oleh kelemahan pribadi. Gangguan jiwa merupakan suatu penyakit yang disebabkan karena adanya kekacauan pikiran, persepsi dan tingkah laku di mana individu tidak mampu menyesuaikan diri dengan diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan. Pengertian seseorang tentang penyakit gangguan jiwa berasal dari apa yang diyakini sebagai faktor penyebabnya yang berhubungan dengan biopsikososial (Stuart & Sundeen, 1998). Salah satu upaya penting dalam penyembuhan dan pencegahan kekambuhan kembali adalah dengan adanya dukungan keluarga yang baik. Keluarga merupakan sumber bantuan terpenting bagi anggota keluarga yang sakit, keluarga sebagai sebuah lingkungan yang penting dari pasien, yang kemudian menjadi sumber dukungan sosial yang penting. Menurut Friedman (1998) dukungan sosial dapat melemahkan dampak stress dan secara langsung memperkokoh kesehatan jiwa individual dan keluarga, dukungan sosial merupakan strategi koping penting untuk dimiliki keluarga saat mengalami stress. Sedang strategi Coping sendiri  berasal dari kata “Cope“ yang berarti lawan, mengatasi menurut Sarafino (dalam Smet 1994). Dukungan sosial keluarga juga dapat berfungsi sebagai strategi preventif untuk mengurangi stress dan konsekwensi negatifnya. Penderita gangguan jiwa sering mendapat stigma dan diskriminasi yang lebih besar dari masyarakat di sekitarnya bahkan dalam beberapa kasus oleh keluarganya sendiri. Mereka sering mendapat perlakuan yang tidak manusiawi seperti perlakuan keras. Perlakuan ini disebabkan ketidaktahuan atau pengertian yang salah dari keluarga atau anggota masyarakat. Hal inilah yang biasanya menyebabkan penderita gangguan jiwa untuk sulit sembuh dan sering kambuh kembali (Stuart dan Laraia, 2001).[2] Studi Bank Dunia (World Bank) pada tahun 1995 di beberapa negara menunjukkan bahwa hari-hari produktif 'yang hilang atau Dissability Adjusted Life Years (DALY's) sebesar 8,1% dari Global Burden of Disease, disebabkan oleh masalah kesehatan jiwa. Angka ini lebih tinggi dari pada dampak yang disebabkan penyakit Tuberculosis(7,2%), Kanker(5,8%), Penyakit Jantung (4,4%) maupun Malaria (2,6%). Tingginya masalah tersebut menunjukkan bahwa masalah kesehatan jiwa merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang besar dibandingkan dengan masalah kesehatan lainnya yang ada dimasyarakat.[3] Gangguan jiwa atau mental illness adalah kesulitan yang harus dihadapi oleh seseorang karena hubungannya dengan orang lain, kesulitan karena persepsinya tentang kehidupan dan sikapnya terhadap dirinya sendiri-sendiri (Djamaludin, 2001). Gangguan jiwa adalah gangguan dalam cara berpikir (cognitive), kemauan (volition), emosi (affective), tindakan (psychomotor) (Yosep, 2007). Gangguan jiwa menurut Depkes RI (2000) adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa, yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Menurut Townsend (1996) mental illness adalah respon maladaptive[4] terhadap stressor dari lingkungan dalam atau luar ditunjukkan dengan pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma lokal dan kultural dan mengganggu fungsi sosial, kerja, dan fisik individu.

[4] Perilaku mal-adaptif adalah perbuatan dari individu yang tidak mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan keadaan sekeliling secara wajar. Misalnya yang bersangkutan memperlihatkan ketakutan, kecurigaan (paraoid), gangguan menilai realitas, gangguan dalam fungsi sosial dan pekerjaan. Perilaku maladaptif ini sering meninbulkan konflik, pertengkaran, tindak kekerasan dan perilaku antisosial lainnya terhadap orang-orang di sekelilingnya (Dadang Aswari;2007 dalam Wawasan Digitalmedia 3 Oktober 2007).


Menurut Jenis dan Alasan Jomblo
Penulis tidak menemukan refrensi empiris atau sumber ilmiah yang jelas mengenai jenis dan alasan jomblo, namun berdasarkan observasi penulis serta didapatkan juga dari pengalaman orang lain dan pengalaman pribadi penulis sendiri, maka diformulasikan oleh penulis alasan jomblo terdiri dari empat jenis. Keempat jenis jomblo tersebut yaitu, jomblo prinsip, jomblo psikis, jomblo keadaan fisik dan jomblo pengalaman hidup. Keempat jenis jomblo dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

Jomblo Prinsip: Seseorang yang tidak tidak punya kekasih (belum mempunyai pengalaman asmara dengan orang lain sama sekali), hal ini disebabkan oleh karena memegang teguh prinsip yang diyakini untuk dapat menerima orang lain dalam kehidupannya. Sedangkan prinsip sendiri adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya); dasar.[1] Atau prinsip adalah sebuah kebenaran yang mendasar atau proposisi yang berfungsi sebagai dasar bagi sistem kepercayaan atau perilaku atau rantai penalaran.[2] Pribadi yang termasuk joblo prinsip ialah jomblo karena faktor kepercayaan diri seperti minder atau sebaliknya, over percaya diri. Bentuk dari prinsip merupakan kepercayaan diri, kita semua memiliki kebutuhan untuk kepastian, dan kepercayaan diri adalah tanda lahiriah dari kepastian batin. Dengan memberikan kepercayaan orang lain, maka berarti memenuhi kebutuhan ini di dalamnya. Keyakinan dimulai dengan diri sendiri. Jika seseorang memiliki suara harga diri dan kepercayaan diri yang kuat, maka itu semua secara alami akan muncul pada diri orang tersebut lakukan. Namun keyakinan yang over dapat memunculkan sikap ataupun kesan arogansi. Jomblo dengan tipe seperti ini mudah menonjolkan diri sendiri, banyak bicara dan sulit untuk rendah hati bahkan hanya untuk memberikan pujian atau mengakui kelebihan orang lain. 

Demikian pula sebaliknya terjadi bagi jomblo prinsip karena minder, ia sangat yakin bahwa dirinya lebih banyak mempunyai kekurangan atau kelemahan dibanding orang lain, baik itu karena faktor fisik, ekonomi dan lain sebagainya. Jomblo karena minder lebih cenderung menutup diri, tidak banyak berbicara, sensitif terhadap perkataan dan perbuatan orang lain dan selalu menilai orang lain lebih daripadanya. Jomblo bertipe seperti ini tidak mempunyai kepercayaan diri yang teguh, sifatnya menyulitkan dirinya sendiri untuk membangun hubungan dengan orang lain yang lebih luas, namun disisi lain ia merasa "aman dan nyaman" karena ia tidak merasa "terancam atau terintimidasi" akibat pergaulan yang kebablasan.

Jomblo prinsip juga dapat memuat tipe jomblo selibat atau jomblo anugrah, yaitu seorang mendedikasikan hidupnya kepada sesuatu tujuan rohani sehingga ia dengan rela hati jomblo seumur hidup atau tidak membangun hubungan asmara bahkan tidak menikah dengan siapapun seumur hidupnya, atau dengan arti lain selibat adalah sebuah pilihan hidup yang bersumber dari suatu pandangan atau pemikiran tertentu yang memutuskan sang pribadi untuk memilih hidup tanpa menikah. Tipe jomblo seperti ini rata-rata dengan tekun dan taat melakukan ibadahnya serta mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan dalam bentuk melayani sesama. Ia tidak memikirkan kepentingan diri sendiri, namun jutru ia memikirkan dan mendahulukan kepentingan orang lain.

 Nyaman
Kenyamanan adalah faktor penutup dari artikel Revolusi Halte Surabaya, dimana telah diulas hingga pada bagian keempat. Vitruvius i abad 1 SM pernah mengemukakan teorinya yang
dikutip oleh Panero (2003) menyatakan  antropometri adalah ukuran anatomi manusia pada waktu melakukan aktifitas berikut kebutuhan ruang sirkulasi dan
perlengkapan yang menyertai aktifitas tersebut. Misalnya ukuran manusia sedang
berjalan, menulis bekerja dan sebagainya atau dengan kata lain atau dengan arti Antropometri adalah ilmu yang mempelajari pengukuran dimensi tubuh manusia (ukuran, berat, volume, dan lain-lain) dan karakteristik khusus dari tubuh seperti ruang gerak. Dalam hal ini ukuran anatomi yang
dipakai adalah ukuran anatomi manusia setempat yang direncanakan akan melakukan aktifitas tersebut, misalnya manusia Asia, manusia Eropa dan sebagainya, oleh karena itu pentingnya kenyamanan sebuah bangunan adalah hal yang penting dan harus diperhatikan.

Kenyamanan Dalam Ruang 
Keberadaan halte harus menyesuaikan kaidah antropometri sebagai acuan, agar kenyamanan tersebut benar-benar dirasakan oleh calon penumpang. Apabila pembangunan halte kurang memperhatikan kaida antropometri tersebut, maka calon penimpang yang menggunakan halte dari sisi kenyamanan akan berkurang pula.

Halte pada ruang tertutup, fasilitas AC dan Ruang Khusus Perokok menjadi prioritas utama. Tujuannya agar terdapat udara yang masuk dan agar sirkulasi tetap sehat maka juga dibutuhkan Exhaust Fan, serta menjaga udara agar tetap bersih, maka calon penumpang dilarang untuk merokok di ruang ber AC. Ketersediaan ruang khusus perokok adalah solusi bagi halte tertutup, sehingga calon penumpang yang tidak merokok tidak terganggu dan merasa nyaman saat didalam halte. Apabila halte dengan ruang terbuka, maka tidak diperlukan adanya AC, Exhaust Fan dan Ruang khusus merokok. Namun adanya pepohonan rindang di seputaran halte bus dengan model terbuka, akan menambah kesejukan disekitar halte sehingga calon penumpang tidak gerah karena cuaca terik.

Pada ruang tertutup maupun terbuka khususnya pada halte induk, ketersediaan toilet juga perlu dipertimbangkan. Mengingat perannya sebagai halte induk, maka intensitas penggunaan halte kian banyak, pentingnya ketersediaan toilet menjadi pertimbangan, serta menunjang kebersihan.

Halte sebagaimana fungsi bangunannya, yaitu sebagai sarana transportasi untuk turun dan mengangkut penumpang, tentu penumpang perlu menunggu untuk menggunakan moda transportasi, adanya tempat duduk yang memadai sangat membantu calon penumpang. Selain itu keberadaan tempat sampah sangatlah penting dalam menjaga kebersihan halte, idealnya halte dengan model terbuka maupun tertutup, keberadaan tempat pembuangan sampah mutlak adanya. Perlengkapan kebersihan pada tiap-tiap halte perlu dibertimbangkan, seperti kain lap dan cairan pembersih kaca, sapu dan kain pel terlebih pada halte induk. Kebersihan halte juga dapat dilakukan dengan menepatkan petugas kebersihan di setiap halte induk, dengan tujuan menjaga kebersihan halte karena faktor banyaknya intensitas calon penumpang yang lalu-lalang beraktivitas dengan menggunakan halte.

Hal yang kerab diabaikan bahkan menjadi permasalahan di Indonesia adalah kebanyakkan halte di Indonesia tidak memperhatikan kepentingan kaum difabel, dampak dari itu kaum difabel merasakan kesulitan dalam menggunakan moda transportasi dan disamping itu sudah pasti kaum difabel merasakan "diskriminasi" hak sebagai warga kota. Solusi dari permasalahan tersebut ialah kewajiban penyediaan  blind path pada tiap-tiap halte, kaum difabel akan banyak terbantu memudahkan dalam menggunakan alat transportasi masal melalui halte. Banyak halte di Indonesia mengesampingkan hal ini, oleh karena itu tepat apabila setiap pembangunan halte wajib dilengkapi dengan blind path. Perhatian lain bagi kaum difabel adalah lantai halte, tinggi lantai halte dan pedestrian sebaiknya sama, dengan tujuan supaya kaum difabel dapat mudah menggunakan halte, tanpa mengalami kendala berarti.

Kenyamanan Luar Ruang
Kenyamanan halte luar ruang meliputi seputaran ruang dimana halte berada, kenyamanan itu tidak hanya dirasakan bagi pengguna halte saja, namun juga pejalan kaki dan jalur sepeda, sehingga keberadaan halte menjadi sangat efektif dan tidak menjadi penghalang bagi pejalan kaki dan jalur sepeda. Selain itu harmonisasi antara pedestrian, halte dan jalur sepeda dapat saling terintegrasi dalam fungsi maupun kegunaannya dapat meningkatkan kenyamanan warga dalam menggunakan fasilitas umum tersebut tanpa menemui banyak kendala.

Pada halte induk, ketersediaan lahan parkir menjadi prioritas utama kenyamanan diluar ruangan. Lahan parkir bertujuan sebagai tempat penitipan kendaraan maupun sepeda dari calon penumpang, untuk menggunakan  transportasi masal. Apabila lahan parkir luas dan aman, maka akan semakin banyak masyarakat yang akan beralih dari kendaraan pribadi kepada transportasi masal yang nyaman, bersih dan aman.



 Kenyamanan Waktu
Tidak bisa dibantahkan lagi bahwa kenyamanan waktu hanya mempunyai satu pilihan dan satu-satunya solusi, yaitu tepat waktu. Moda transportasi masal harus tepat waktu untuk dapat singgah pada masing-masing halte, sehingga calon penumpang merasakan kenyamanan dan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan transportasi masal meningkat, sehingga masyarakat dalam menggunakan transportasi masal masyarakt tidak perlu merasa cemas dan khawatir akan keterlambatan waktu.

Kenyamanan Biaya
Besarnya biaya yang dikeluarkan selalu berpadanan dengan pelayanan serta fasilitas yang didapatkan, hal itupun juga berlaku bagi alat transportasi di Indonesia saat ini. Meski demikian Pemerintah Kota maupun Pemerintah Pusat tetap tidak tinggal diam dalam membuat masyarakat untuk membantu masyarakat menggunakan moda transportasi masal dengan harga terjangkau, yaitu dengan memberikan subsidi agar semua lapisan masyarakat dapat turut merasakan manfaat dari transportasi masal tersebut.


Estetika

Jakarta mendatangkan bus dari Eropa yang dioprasikan pada tahun 2015 awal beroprasi dimulai dari Koridor I Blok M-Kota, selain bus yang berstandar emisi Eropa, kelebihan bus tersebut juga mempunyai  suspensi ban bus menggunakan teknologi electronic air suspension sehingga nyaman dan berasa seperti menaiki mobil sedan. Scania mempunyai design interior dan eksterior yang bagus, sehingga menarik bagi para penumpang. Apabila moda transportasi yang begitu menarik, maka hal tersebut juga harus selaras sama menariknya dengan halte yang akan dibangun, sehingga masyarakat dapat tertarik menggunakan moda transportasi masal. 

Pentingnya estetika halte harus sesuai dengan alat transportasinya, sehingga tidak terjadi ketimpangan estetika pada masyarakat pengguna moda transportasi. Pemkot Surabaya dapat membuat konsep desain  estetika halte sekaligus menyelaraskan estetika moda transportasinya, sehingga melalui konsep yang unik dan indah diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat dalam menggunakan moda transportasi. Perlu juga dipertimbangkan pembuatan konsep desain estetika dari halte antara lain sebagai berikut:
  • Desain Interior dan Eksterior
  • Space di Jalur Pedestrian
  • Reflektor marka 
Tidak bisa dipungkiri, bahwa pandangan mata dapat mensugesti pemikiran dan hati manusia, oleh karena itu faktor desain pada halte maupun moda transportasi tidak dapat diabaikan. Demikian pula pada desain interior dan eksterior yang dikemas dengan bagus serta unik pada halte, perhatian masyarakat akan tertuju untuk mencoba mengunjungi halte dan mencoba moda transportasi masal tersebut. Pada desain interior maupun eksterior penggunaan tumbuhan sebagai bentuk estetika juga perlu dipertimbangakan, sehingga keberadaan halte nampak selaras dan semakin cantik dengan adanya tumbuhan, fungsi lain adanya tumbuhan yaitu untuk membuat kesan teduh atau meneduhkan halte itu sendiri terhadap paparan sinar Matahari. Bentuk-bentuk  halte yang unik adalah bagian dari revolusi halte,  bagi warga masyarakat saat melihat keunikan dan kecantikkan bentuk bangunan interior dan eksterior halte yang menyebar di wilayah Surabaya, maka masyarakat tertarik untuk menjadikan halte "wisata alternatif" serta ingin mencoba transportasi masal, karena pembuatan halte tidak hanya dilihat dari struktur dan fungsi bangunan saja namun juga melibatkan seni yang tertuang pada Interior dan Eksterior halte. Berikut adalah ilustrasi gambar revolusi halte sebagai referensi

Halte dibangun tidak hanya mempunyai penampilan menarik, unik dan bagus, namun juga harus memperhatikan segi ruang atau space pada Jalur Pedestrian. Letak halte berada di Jalur Pedestrian, karena itu penting agar pembangunan halte mempertimbangkan ruang pada Jalur pedestrian supaya tidak merugikan hak pejalan kaki. Disamping hak pejalan kaki dipertimbangkan, juga terdapat pertimbangan lain dalam pembuatan halte, yaitu hak pesepeda atau jalur sepeda. Secara fungsi suatu konsep pembangunan halte tidak saling tumpang tindih dan secara estetika pembangunan halte tampak  bagus dan indah dengan menyelaraskan jalur sepeda, Jalur pedestrian dan halte itu sendiri. Jalur Pedestrian yang baik di Surabaya perlu dipercantik dengan adanya "tetenger" baru disepanjang Jalur pedestrian, salah satunya adalah dengan mempercantik halte dengan konsep bentuk bangunan yang unik pada masing-masing halte pada tiap-tiap wilayah.


Reflektor marka (Road Stud) keberadaannya dalam halte juga tidak kalah penting, terutama pada saat waktu malam hari. Dimalam hari reflektor marka akan menyala seperti lampu, sehingga pengendara moda transportasi, terutama pada bus supaya dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan. Disamping fungsinya untuk memperjelas marka jalan, reflektor marka secara estetika nampak bagus dimalam hari karena cahaya yang dikeluarkan. Cahaya yang dikeluarkan oleh Road Stud dapat memperjelas marka jalan, sehingga pengendara dijalan raya mendapatkan visual yang jelas dan kemungkinan kecelakaanpun terminimalisir.





Meski banyak manusia yang mengalami jomblo dan mungkin telah menjadi pribadi jomblo, namun secara literatur buku dan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak terdapat definisi kata jomblo, karena itu berdasarkan observasi penulis mendefinisikan kata jomblo dengan singkat,  jomblo adalah seseorang yang tidak mempunyai kekasih. Apapun alasan dibalik status jomblo yang disematkan kepada seseorang, satu alasan pasti, yaitu seorang yang disebut jomblo adalah seorang yang tidak mempunyai kekasih atau pasangan atau pacar. Beberapa orang membedakan dalam mendefinisikan pengertian jomblo dan single. Perbedaanya jomblo berkonotasi (-) negatif karena faktor nasib, jadi seorang dikatakan jomblo apabila ia "tidak laku" atau belum ada satupun yang mau berhubungan dengan orang tersebut. Sedang single berkonotasi (+) karena pilihan atau prinsipnya, jadi seorang dikatakan single karena pilihan atau prinsip atau idealismemenya. Selepas anggapan tersebut entah cenderung berkonotasi positif ataupun negatif, menurut pendapat penulis kedua istilah tersebut adalah sama artinya, hanya saja dalam perkembangan zaman maka beberapa orang membeda-bedakannya dan memberikan stigma posotif dan negatif serta tanggapan yang berbeda-beda. Namun jika anda adalah seorang jomblo tulen atau baru saja putus hubungan dengan kekasih yang dirundung kegalauan hebat, maka jangan berkecil hati dulu dan meratapi kemalangan hidup asmara anda, Prixie menuliskan dalam catatan kecilnya sebagai berikut "Single atau jomblo bukanlah status, itu adalah sebuah kata yang menggambarkan seseorang yang cukup kuat untuk hidup dan menikmati hidup tanpa tergantung pada orang lain."  dan sedikit puisi dari sebuah artikel
I choose to be single
So I can let go
Of the hurt and pain
That stopped my life’s flow
My solitude is my strength
And not my sorrow
Being single today is better
Than being sorry tomorrow

Dalam Bahasa Indonesia
Saya memilih untuk menjadi lajang
Jadi saya merelakan
Dari sakit dan penderitaan
Itu menghentikan arus hidup saya
Kesendirian saya adalah kekuatanku
Dan bukan kesedihanku
Menjadi lajang hari ini lebih baik
Daripada menjadi penyesalan di masa depan

Setidaknya catatan kecil Prixie dan sedikit puisi diatas meneguhkan hati anda. Justru dalam masa sendiri, anda akan menemukan cinta sejati yang sedang menanti


Tema jomblo tidak akan pernah lekang oleh perubahan zaman, tiap generasi serta manusia dipelbagai belahan dunia pernah mengalaminya. Sebagaimana adanya manusia saling mencintai, jomblo dapat menjadi kemungkinan dari gagalnya hubungan cinta. Selama dunia ini masih ada, kisah mengenai cinta tidak mati, maka demikian juga kisah mengenai jomblo juga takkan pernah mati.  Kitab jomblo ini ditujukan bagi pribadi-pribadi atau manusia jomblo, disemua kalangan dan disemua kasta ekonomi. 



Sebagai kota tersbesar kedua Indonesia, tentunya Surabaya menjadi pusat pergerakan ekonomi, khususnya di gerbang Indonesia Timur. Pertumbuhan ekonomi yang pesat, membuat Ibu Kota Jawa Timur harus cepat dalam membangun infrastruktur yang lebih baik. Transportasi alternatif harus disiapkan oleh Pemkot agar tidak menghambat roda ekonomi yang terjadi, seperti kemacetan yang sering dijumpai di beberapa titik di jatung Kota Surabaya. Penambahan ruas jalan, tengah di gencarkan untuk mengurai kemacetan dan semakin padatnya kendaraan yang membebani jalan raya. Beban Jalan di Surabaya semakin tidak memungkinkan dalam menampung pelbagai kendaraan, baik untuk transportasi, industri hingga kendaraan pribadi, bagaimanapun ini menjadi polemik. Salah satu solusi dari "masalah" tersebut adalah pembuatan Kanal.
Pembuatan Kanal ini selain untuk  transportasi alternatif juga untuk normalisasi dan pemaksimalan dalam fungsinya. Adapun fungsi lain dari kanal dapat menjadi transportasi water way, wisata air, menampung debit air hujan dan transportasi kontainer. Sebagai pembanding di Eropa Tengah perkembangan kanal sangat bermanfaat untuk memperbaharui kelayakkan studi ekonomi, yang hal tersebut dimulai pada tahun 1994 dan 2004.

Pada gambar diatas terlebih pada garis merah, adalah sungai besar Surabaya yang memungkinkan untuk dinormalisasi sebagai kanal. Kanal Surabaya dapat dimulai dari wilayah Pabean Cantian-Krembangan-Bubutan- Genteng-Tegal Sari hingga bertemu di pertigaan Wonokromo. Dari Wonokromo ke Barat, menuju wilayah industri wilayah Karangpilang dibangun Dam sekaligus Terminal untuk komoditas Industri dan logistik.  Wonokromo ke arah Surabaya Timur memiliki kendala, yaitu jalur kereta api, namun jalur kereta api tersebut dapat disiasati dengan membangun tunnel dan   pada Dam Jagir dibangun Dam untuk peralihan transportasi air karena perbedaan ketinggian permukaan air kanal, ilustrasi seperti pada gambar dibawah.
   

Pertigaan Wonokromo ke wilayah Timur Surabaya, yaitu wilayah Sukolilo dibangun Terminal untuk komoditas Industri dan logistik. Tidak jauh dari Pintu Exit Tol Waru-Juanda dibangun Terminal untuk komoditas Industri dan logistik, demikian pula dibangun Terminal komoditas Industri dan logistik pada Bandara Juanda dimana jalur kanal keduanya bertemu di titik wilayah Gunung Anyar. Disamping jalur Kanal  diatas yang digunakan untuk komuditas, juga dapat digunakan untuk  water way destinasi wisata dan transportasi air, tentu pada titik-titik tertentu dibangun "Halte" untuk para Visitor.

  
Penulis berharap Pemkot Surabaya dapat merealisasikan pembangunan Kanal Surabaya, memang biaya yang dianggarkan, waktu dan tenaga yang dibutuhkan dalam pembangunan tidak sedikit, namun hal tersebut tentu sebanding bahkan mencapai keuntungan lebih dengan hasil yang di tuai Pemkot Surabaya kelak. 


Surabaya punya beberapa bozem, tapi setahu saya yang paling terkenal + paling besar + wow adalah  Bozem Morokrembangan hehehe maklum.....sudah lama di Sidoarjo, jadi you know lah....btw tetep Kota Pahlawan, tempat dimana saya lahir lebih saya sayangi dan berkesan dihati, makanya saya bikin postingan ini (cie...curhat) hehehe. Bozem adalah kolam besar tempat menampung air, baik yang berasal dari air hujan
maupun aliran sungai agar tidak banjir. Pada umumnya, waduk atau bozem berfungsi sebagai
pengatur sistem hidrologi, yaitu dengan menyeimbangkan aliran sungai di hilir dan hulu sungai, serta memasok air ke sumber air lainnya seperti akuifer (air tanah), sungai, dan
persawahan. Karena itulah waduk atau bozem didayagunakan sebagai pengendali banjir pada
saat musim penghujan dan sebagai penampung air untuk cadangan irigasi pada saat
musim kemarau. Namun sayangnya Bozem Morokrembangan  pernah mengalami masa-masa suram, mengingat pembuangan limbah Rumah Tangga dan Pabrik, seperti yang terjadi gambar dibawah


Melihat kejadian ini, saya turut prihatin atau nelangsa. nah postingan ini kiranya dapat memberikan masukkan ide bagi Pemkot Surabaya tidak hanya merevitalisasi bozem, namun membuat fungsi bozem sebagai tempat bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga melalui manfaat tersebut, masyarakat sadar (khususnya warga Surabaya) untuk menjaga lingkungan (tumben aku kok bijak yo? heheheheh)

1. Sebagai Tempat Budidaya
 bozem dapat menjadi tempat budidaya bagi masyarakat setempat, namun harus dengan peratruan yang jelas, supaya satu bozem jangan isinya tambak semua hehehehe

2. Sebagai Tempat Refreshing Gratis
Apabila bozem mendapat sentuhan secara serius, maka tidak mungkin dapat terwujud seperti gambar diatas,  keliatan nyaman (apalagi klo sama ehem.....hehehe) disamping itu banyak seniman muda yang bermunculan karena mempunyai inspirasi dari alam yang indah
Seperti gambar diatas, apabila pemandangan bozem hijau, air bersih, mempunyai jalur sepeda, jalur pejalan kaki serta  perahu, jauh dari jalan protokol dan  kumuh....pasti warga akan nyaman



Ditambah lagi "apabila memungkinkan"  dengan wisata Diving

3. Sebagai Tempat  Komersil (CBD) central business district 
Trend dinegara-negara maju saat ini, memanfaatkan laut atau danau menjadi tempat CBD. Pemkot dalam hal ini juga peka, bahwa dikawasan Jembatan Suramadu sesungguhnya mempunyai banyak potensi besar untuk CBD mengikuti trend negara-negara maju saat ini\

5. Tempat Berdirinya Bangunan Ikonik (Tetenger)
Danau atau bozem juga dapat dijadikan tempat dimana bangunan ikonik dapat berdiri megah sebagai ikon dari kota atau wilayah. seperti gambar dibawah


Hal inipun Pemkot Surabaya juga peka terhadap pemanfaatan tata ruang, buktinya adalah keseriusan Pemkot dalam pembangunan Jembatan dikawasan Kenjeran sebagai salah satu bangunan yang Ikonik, (namun kalau bisa ya ditambah heheheh)

6. Sebagai Tempat Reklamasi
Reklamasi yang dimaksud disini adalah bukan bermaksud untuk gedung atau pemukiman dan seterusnya, ini hanya masalah estetika saja (klo gak se7 ya gak apa-apa hehehe) contohnya seperti "pulau buatan" seperti pada gambar dibawah ini


Semua gambar serta penjelasan diatas adalah "impian" penulis, namun syukur apabila impian ini dapat bermanfaat serta terwujud. Namun langkah yang mudah untuk kita lakukan adalah "Jagalah kebersihan dimanapun kita berada"



Privacy is another fundamental issue, especially with the dramatic growth of digital
technologies for gathering and storing personal information. Privacy is not merely
a legal right but a condition or status in which humans, by virtue of their humanness,
control the time, place, and circumstances of information about themselves.
A private domain gives people their own identity and unique self-consciousness
within the human species. Democracies as a system of rule by the people distinguish
themselves in these terms. Legally it means that citizens have freedom from
government control over what they themselves control. Totalitarian societies use
the near absence of privacy to produce a servile populace. Those with no privacy
lose their sense of human dignity. Government surveillance may demand personal
records outside owner controls, but human dignity requires absolute protection.
Security measures that intrude upon personal information without notification in
the process of securing a nation state deny its democratic character.
Instead of a bevy of rules and constraints to determine whether privacy is being
invaded by the press or the government, the question is whether the people themselves
consider the information or action invasive. Protection of privacy is basically a
citizen’s ethics, understood and implemented by policy makers and media professionals
who see themselves first of all as human beings, not as professionals. The human
dignity of the citizenry, rather than legalities, is the alpha and omega, the beginning
and end. Hence the formal criterion for privacy as a moral good: Since human dignity
entails control of private life space, information is communicated about human beings
to others if and only if a reasonable public considers it permissible.

Public opinion polls indicate that the invasion of privacy ought to be a premier
issue in journalism ethics. Intruding on privacy creates resentment and damages
the credibility of the information providers. Legal definitions by themselves are an
inadequate foundation. How can the legally crucial difference between newsworthy
material and gossip or voyeurism be reasonably determined? Privacy is not a
legal right only but a moral good. For all of the sophistication of case law and tort
law in protecting privacy, legal safeguards do not match the challenges of powerful
new media technologies for storing data and disseminating information.
Therefore, while acknowledging legal distinctions and boundaries, the protection
of privacy must be constructed and defended as a normative principle. Privacy
is a moral good since it is a condition for developing a healthy sense of personhood.
Violating it, therefore, violates human dignity. However, privacy cannot be made
absolute because people are cultural beings with responsibility in the social and
political arena. People are individuals and therefore need privacy. People are social
beings and therefore need public information about others. Since people are individuals,
eliminating privacy would eliminate human existence as they know it; since
people are social, elevating privacy to absolute status would likewise render human
existence impossible. These considerations lead to the formal criterion that the
intimate life space of individuals cannot be invaded without permission unless the
revelation averts a public crisis or is of overriding public significance and all other
means to deal with the issue have been exhausted.
ICTs have greatly facilitated data collection, privacy invasion, and surveillance.
And with the “War on Terrorism”, ICT-based surveillance policies and practices
have increased dramatically.

Invasion of privacy and abuse of personal data by third parties, as well as harassment
and identity theft are oft-criticized side effects of data networks and new communication
technologies. Popular Web 2.0 applications such as social networking sites, provide a
convenient socializing tool for its users who often carelessly reveal detailed personal
information in their profiles. This makes social networking sites gigantic data collection
agencies that allow highly individualized forms of marketing and advertising through
the combination of user profiles and user behaviors (Debatin, 2008, p. 261).
Small micromedia, such as podcasts, blogs, mobile phones, and social networking
sites are increasingly used to publicize personal and intimate information within the
so-called anonymity of the digital environment. It can be assumed that the threats to
privacy will only be aggravated as new smart communication technologies pervade
industrial societies. This type of technology tends to become invisible because it is so
widely adapted that it is readily taken for granted. “In the not-too-distant future,
ubiquitous computer technology will be embedded in every aspect of our everyday
environment. It is obvious that this new pervasive technology will inevitably lead to
unintended consequences with ethical implications due to its invisibility, definitional
power and deep impact on existing social structures” (Debatin, 2008, p. 261).
In fostering an ethics of privacy, the vitality of education becomes our preoccupation
rather than focusing on the violations of privacy one-by-one. The question is
not first of all policy makers and media professionals dealing with privacy issues caseby-
case, but their commitment to privacy as normative for a healthy democracy. To
the extent that privacy as a moral good is known and appreciated, the details of
privacy protection in law and professional practice will be interpreted correctly.



Truth is not only a primordial issue, but a perennial one in normative media ethics.
Nearly all codes of ethics begin with the reporter’s duty to tell the truth under all
circumstances. Credible language has long been considered pivotal to the media
enterprise as a whole – accuracy in news, no deception in advertising, authenticityin entertainment. Media professionals have tended to agree, at least in a low-level
sense, with philosopher Karl Jaspers (1955): “The moment of communication,” he
said, “is at one and the same time the preservation of, and a search for, the truth.”
Though interpreted in various ways, media ethics as a scholarly field and professional
practice recognizes the wheel imagery of the Buddhist tradition – truth is the
immovable axle.
Historically the mainstream media have defined themselves in terms of an objectivist
worldview. Centered on human rationality and armed with the scientific
method, the facts in news have been said to mirror reality. The aim has been true
and incontrovertible accounts of a domain separate from human consciousness.
Truth is understood in elementary epistemological terms as accurate representation
and precision with data. News corresponds to context-free algorithms, and
professionalism is equated with impartiality.

During a formative period for the media in the 1920s, a dichotomy between facts
and values dominated Western thinking. Genuine knowledge was identified with
the physical sciences, and the objectivity of physics and mathematics set the standard
for all forms of knowing. Journalistic morality became equivalent to unbiased
reporting or neutral data. Presenting unvarnished facts was heralded as the standard
of good reporting. Objective reporting was not merely a technique, but withholding
value judgments was considered a moral imperative (Ward, 2004, ch. 6).
James Carey has observed correctly that the commitment to objectivism is rooted
in both academia and the profession. Objectivity emerged in journalism out of the
struggle within the press for a legitimate place to stand within the complexities of
rapid industrialization. “Journalists, capitalizing on the growing prestige of science,
positioned themselves outside the system of politics, as observers stationed on an
Archimedean point above the fray of social life” (Carey, 1997b, p. 207). Originally
this form of journalism – beginning most prominently with the wire services – was
rooted “in a purely commercial motive: the need of the mass newspaper to serve
politically heterogeneous audiences without alienating a significant segment” of
them. Subsequently this strategy of reporting “was rationalized into a canon of professional
competence and the ideology of professional responsibility” (Carey, 1997b,
p. 208). With scientific naturalism the ruling paradigm in the academy, universities
institutionalized the conventions of objective reporting in journalism curricula.
Seeking the truth in newsgathering and producing the truth in newswriting have
been complicated by budget constraints, deadlines, editorial conventions, and selfserving
sources. Agreeing on visual accuracy in a digital world has been almost
impossible, even among competent professionals of good will. Even if we could get
our thinking straight, sophisticated electronics bury us with unceasing information
and little time to sift through the intricacies of truth-telling.

The prevailing view of truth as accurate information is now seen as too narrow
for today’s social and political complexities. Objectivity has become increasingly
controversial as the working press’ professional standard, though it remains
entrenched in various forms in our ordinary practices of news production and
dissemination. In Carey’s dramatic terms,The conventions of objective reporting were developed as part of an essentially utilitarian-
capitalist-scientific orientation toward events. … Yet despite their obsolescence,
we continue to live with these conventions as if a silent conspiracy had been undertaken
between government, the reporter, and the audience to keep the house locked
up tight even though all the windows have been blown out (Carey 1997a, p. 208).
As Ward describes it, “the traditional notion of journalistic objectivity, articulated
about a century ago, is indefensible philosophically, weakened by criticism inside
and outside of journalism” (Ward, 2004, p. 4). “Traditional news objectivity is, by
all accounts, a spent ethical force, doubted by journalists and academe” (p.261).
With the dominant scheme no longer tenable for this primordial principle,
philosophical work on it is critically needed. Instead of abandoning the idea or
appealing to coherence versions, the concept of truth needs to be transformed
intellectually. In Descartes’ mathematical reasoning, it is the mind alone that
knows. However, in a fuller understanding, there is no propositional truth independent
of human beings as a whole. Truthtelling is not considered a problem
of cognition per se, but is integrated into human consciousness and social
formation. In Dietrich Bonhoeffer’s Ethics, a truthful account takes hold of the
context, motives, and presuppositions involved” (Bonhoeffer, 1995, ch. 5).
Truth means, in other words, to strike gold, to get at “the core, the essence, the
nub, the heart of the matter” (Pippert, 1989, p. 11). To replace newsgathering
rooted in the methods of the natural sciences, rigorous qualitative procedures
must be followed instead. Reporters aiming to inform the public adequately will
seek what might be called interpretive sufficiency, or in Clifford Geertz’s terms,
thick description. This paradigm opens up the social world in all its dynamic
dimensions.

The thick notion of sufficiency supplants the thinness of the technical, exterior,
and statistically precise received view. No hard line exists between fact and interpretation;
therefore, truthful accounts entail adequate and credible interpretations
rather than first impressions. The best journalists weave a tapestry of truth
from inside the attitudes, culture, and language of the people and events they are
actually reporting. The reporters’ frame of reference is not derived from freefloating
data, but from an inside picture that gets to the heart of the matter.
Rather than reducing social issues to the financial and administrative problems
defined by politicians, the media disclose the subtlety and nuance that enable
readers and viewers to identify fundamental issues themselves. Telling the truth is
not aimed at informing a majority audience of racial injustice, for example, but
offers a form of representation that fosters participatory democracy. Interpretive
sufficiency in its multicultural dimension locates persons in a noncompetitive,
nonhierarchical relationship to the larger moral universe. It imagines new modes
of human transformation and emancipation, while nurturing those transformations
through dialogue among citizens. The nature of truth as the larger context
requires continuing debate so that this cornerstone of communication ethics
continues to have credibility.




The bulk of the work in communication ethics is normative, where principles are
established for media institutions and practitioners. Of the five normative principles
requiring the most attention, justice is first. To insure the effectiveness of new
media technologies for the long term, a number of moral issues have become transparent
within the global information system. Some are new moral problems and
others are being transformed. The centerpiece is social justice. Especially in these
days of the information revolution, the venerable concept of justice should be at
in entertainment. Media professionals have tended to agree, at least in a low-level
sense, with philosopher Karl Jaspers (1955): “The moment of communication,” he
said, “is at one and the same time the preservation of, and a search for, the truth.”
Though interpreted in various ways, media ethics as a scholarly field and professional
practice recognizes the wheel imagery of the Buddhist tradition – truth is the
immovable axle.

Historically the mainstream media have defined themselves in terms of an objectivist
worldview. Centered on human rationality and armed with the scientific
method, the facts in news have been said to mirror reality. The aim has been true
and incontrovertible accounts of a domain separate from human consciousness.
Truth is understood in elementary epistemological terms as accurate representation
and precision with data. News corresponds to context-free algorithms, and
professionalism is equated with impartiality.
During a formative period for the media in the 1920s, a dichotomy between facts
and values dominated Western thinking. Genuine knowledge was identified with
the physical sciences, and the objectivity of physics and mathematics set the standard
for all forms of knowing. Journalistic morality became equivalent to unbiased
reporting or neutral data. Presenting unvarnished facts was heralded as the standard
of good reporting. Objective reporting was not merely a technique, but withholding
value judgments was considered a moral imperative (Ward, 2004, ch. 6).
James Carey has observed correctly that the commitment to objectivism is rooted
in both academia and the profession. Objectivity emerged in journalism out of the
struggle within the press for a legitimate place to stand within the complexities of
rapid industrialization. “Journalists, capitalizing on the growing prestige of science,
positioned themselves outside the system of politics, as observers stationed on an
Archimedean point above the fray of social life” (Carey, 1997b, p. 207). Originally
this form of journalism – beginning most prominently with the wire services – was
rooted “in a purely commercial motive: the need of the mass newspaper to serve
politically heterogeneous audiences without alienating a significant segment” of
them. Subsequently this strategy of reporting “was rationalized into a canon of professional
competence and the ideology of professional responsibility” (Carey, 1997b,
p. 208). With scientific naturalism the ruling paradigm in the academy, universities
institutionalized the conventions of objective reporting in journalism curricula.
Seeking the truth in newsgathering and producing the truth in newswriting have
been complicated by budget constraints, deadlines, editorial conventions, and selfserving
sources. Agreeing on visual accuracy in a digital world has been almost
impossible, even among competent professionals of good will. Even if we could get
our thinking straight, sophisticated electronics bury us with unceasing information
and little time to sift through the intricacies of truth-telling.

The prevailing view of truth as accurate information is now seen as too narrow
for today’s social and political complexities. Objectivity has become increasingly
controversial as the working press’ professional standard, though it remains
entrenched in various forms in our ordinary practices of news production and
dissemination. In Carey’s dramatic terms,The conventions of objective reporting were developed as part of an essentially utilitarian-
capitalist-scientific orientation toward events. … Yet despite their obsolescence,
we continue to live with these conventions as if a silent conspiracy had been undertaken
between government, the reporter, and the audience to keep the house locked
up tight even though all the windows have been blown out (Carey 1997a, p. 208).
As Ward describes it, “the traditional notion of journalistic objectivity, articulated
about a century ago, is indefensible philosophically, weakened by criticism inside
and outside of journalism” (Ward, 2004, p. 4). “Traditional news objectivity is, by
all accounts, a spent ethical force, doubted by journalists and academe” (p.261).
With the dominant scheme no longer tenable for this primordial principle,
philosophical work on it is critically needed. Instead of abandoning the idea or
appealing to coherence versions, the concept of truth needs to be transformed
intellectually. In Descartes’ mathematical reasoning, it is the mind alone that
knows. However, in a fuller understanding, there is no propositional truth independent
of human beings as a whole. Truthtelling is not considered a problem
of cognition per se, but is integrated into human consciousness and social
formation. In Dietrich Bonhoeffer’s Ethics, a truthful account takes hold of the
context, motives, and presuppositions involved” (Bonhoeffer, 1995, ch. 5).
Truth means, in other words, to strike gold, to get at “the core, the essence, the
nub, the heart of the matter” (Pippert, 1989, p. 11). To replace newsgathering
rooted in the methods of the natural sciences, rigorous qualitative procedures
must be followed instead. Reporters aiming to inform the public adequately will
seek what might be called interpretive sufficiency, or in Clifford Geertz’s terms,
thick description. This paradigm opens up the social world in all its dynamic
dimensions.

The thick notion of sufficiency supplants the thinness of the technical, exterior,
and statistically precise received view. No hard line exists between fact and interpretation;
therefore, truthful accounts entail adequate and credible interpretations
rather than first impressions. The best journalists weave a tapestry of truth
from inside the attitudes, culture, and language of the people and events they are
actually reporting. The reporters’ frame of reference is not derived from freefloating
data, but from an inside picture that gets to the heart of the matter.
Rather than reducing social issues to the financial and administrative problems
defined by politicians, the media disclose the subtlety and nuance that enable
readers and viewers to identify fundamental issues themselves. Telling the truth is
not aimed at informing a majority audience of racial injustice, for example, but
offers a form of representation that fosters participatory democracy. Interpretive
sufficiency in its multicultural dimension locates persons in a noncompetitive,
nonhierarchical relationship to the larger moral universe. It imagines new modes
of human transformation and emancipation, while nurturing those transformations
through dialogue among citizens. The nature of truth as the larger context
requires continuing debate so that this cornerstone of communication ethics
continues to have credibility.

Copyright © 2015 Ruang Belajar CJ

Blogger Templates

Designed by